Pasuruan, Pojok Kiri.
Memilih sosok pemimpin di era sekarang ini memang tidak gampang, warga jelata sering di buat simpati di awal pencalonannya, namun setelah di pilih dan terllpilih menjadi seorang kepala desa (kades). Sering lupa dengan janjinya, salah satunya Kepala Desa Carat (Edy Santoso). Janji yang muluk-muluk sebelum terpilihnya menjadi seorang kades bak pahlawan pejuang empat lima, yang memberikan janji akan mensejahterakan dan memakmurkan warganya, namun setelah terpilih beda cerita.
Setiap warga mendambakan seorang pemimpin yang dapat membangun desanya baik dalam bentuk secara fisik bangunan maupun SDM nya, hal ini lumrah dan wajar hal yang di lakukan setiap warga, namun warga sering tertipu dengan janji-janji manisnya waktu kampanye dan bila di tanya soal janiji tersebut jawabmya, itu kan dulu, sekarang kok begini pak kades, jawabnya mesti, sekarang ini kan situasinya berbeda, dan jawaban yang keluar adalah jawaban yang klasik.
Karena sekarang ini banyak bantuan-bantuan yang di gelontor dari pemerintah mulai dari dana DD (Dana Desa). BLT (Bantuan Langsung Tunai) hingga dari provinsi untuk irigasi petani yang berupa "Program Padat Karya" Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) pada tahun 2021 dengan total anggaran Rp 18,14 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR meng-alokasikannya ke beberapa bidang, antara lain Sumber Daya Air (SDA), Jalan dan Jembatan, Permukiman, dan Perumahan.
Untuk bidang sumber daya air (SDA), anggaran yang di alokasikan sebesar Rp 9,59 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi sebesar Rp 2,25 triliun serta pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) di 59 lokasi dengan dana sebesar Rp 0,07 triliun.
Karena anggaran tersebut tidak sedikit maka pemerintah melibatkan beberapa media dan LSM (Lembaga Swadaya Manusia) sebagai kontrol sosial,
Berdasarkan investigasi beberapa waktu yang lalu,
Ada beberapa temuan yang tidak sesuai dengan speknya mulai dari komposisi/campuran semen dan pasir, sangat janggal tidak sesuai dengan standardnya, hingga pembuatan pondasi yang hanya duduk di atas tanah, tanpa dilakukan penggalian tanah sebelumnya, dari beberapa temuan tersebut yang ahirnya ketua LSM GMBI (AS'ARI) Angkat bicara,
"Bahwa ini uang rakyat dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, maka jangan asal-asalan bila buat irigasi, biar awet untuk petani, dan yang jelas RAP nya tentu ada namun bangunan tersebut tidak sesuai dengan SPEKnya, sehingga mengurangi kualitas bangunan itu sendiri, jadi mesti di kontrol cara kerjanya agar kualitasnya terjamin, dan kita sebagai LSM punya hak untuk kontrol dan punya hak untuk mengawasinya proyek-proyek yang nakal dan tidak taat pada aturan, setelah kami ingatkan kemudian tidak ada perhatian ya kita layangkan surat kepada instansi yang terkait dan nantinya ketemu dengan saya di pengadilan". Begitu ungkap Ashari kepada media pojok kiri. WES KADUNG RUWET DOLOR HINGGA BERITA INI DI TURUNKAN 2X. DAN HARUS DI CARIKAN SOLUSI BIAR TIDAK BERAHIR DI PENGADILAN NANTI. (Ony/Tim). Bersambung........
